I. PENDAHULUAN
Reformasi (islah) adalah perubahan sesuatu menuju kondisi yang lebih baik. Lawan kata reformasi adalah deformasi (ifsad). Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.
Dan, reformasi merupakan satu-satunya kunci pembuka jalan bagi demokrasi saat ini. ada yang mengatakan bahwa reformasi adalah proses redemokratisasi. Partai-partai politik, kekuasaan sosial, dan para aktor politik kini tengah berlomba untuk menawarkan beragam konsep dan program demokrasi dalam memasuki era Indonesia baru. Lebih-lebih dalam memasuki area pemilihan yang kini mulai menghangat aroma politiknya. Semua itu merupakan dinamika politik yang niscaya dalam kehidupan bangsa dan negara terasa semakin terbuka.
Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi itu, agaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi sebagai kunci utama pembuka jalan bagi terwujudnya reformasi yang sesungguhnya. Sementara itu, kekuatan politik dan para elite politik justru mulai tergoda kemenangan dengan melakukan sejumlah manuver politik yang terkesan berseberangan dengan semangat demokrasi.
Untuk itu, dalam makalah ini akan kami paparkan tentang keadaan politik di era reformasi beserta peran Islam didalamnya.
II. RUMUSAN MASALAH
A. Bagaimana kondisi dan situasi politik pemerintahan di Indonesia di era reformasi ?
B. Bagaimana munculnya pertumbuhan partai-partai Islam pada era reformasi?
C. Bagaimana nasib orang muslim dan kebijakan politik oleh kepemimpinan di era reformasi ?
D. Bagaimana analisis fiqh siyasah pada era reformasi ?
III. PEMBAHASAN
A. Kondisi dan Situasi Politik Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi
Sejarah konsepsi reformasi, berakar pada perubahan kehidupan agama di abad ke-16, dimana kekolotan ulama’ penguasa agama Katolik ditentang oleh kalangan sendiri yang melihat berbagai kejanggalan untuk kemudian melancarkan reformasi agama dalam bentuk aliran Protestan. Sejak itu, reformasi di praktikkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka menata ulang atau memperbaharui proses kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai konsepsi tentang program kehidupan reformasi tentunya dibedakan dengan evolusi dan revolusi.
Reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah. Dalam rangka itu, pengertian dan proses reformasi bergerak diantara kemiripan atau kedekatan cirinya kepada evolusi dan revolusi. Mendekati evolusi, reformasi dimaknai sebagai perubahan sosial yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh semua pihak, berkenaan dengan perubahan seluruh aspek kehidupan, berlangsung secara perlahan atau dalam jangka panjang, dan berproses secara alami, dalam artian tanpa didasarkan kepada suatu rencana yang dipercepat.
Salah satu isu politik yang sering menempatkan Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian Islam vis a vis negara berdasarkan Pancasila. Umat islam mempunyai andi besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Namun, untuk mengisi negara merdeka, kelompok Islam tidak selalu berada pada posisi yang menentukan.
Sekarang di era reformasi ini, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendalian reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak tau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik (political resource). Di masa modern sekarang ini, sumber-sumber kekuatan politik tidak hanya bertumpu pada massa (M-1), tetapi juga pada materi (M-2), ide (I-1), dan informasi (I-2). Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekutan politik pada M-1 dan I-1, tetapi kurang apda M-2 dan I-2. Dua terakhir ini yang justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.
Situasi politik Islam sering diperburuk oleh ketidak mampuan untuk keluar dari dilema itu sendiri hal ini diantara lain disebabkan oleh kurang adanya pemaduan antara semangat politik dan pengetahuan politik.
Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problema mendasar dalam lehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis seperti menyangkut hubungan antara agamadan politik Islam, tetapi ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik yang majemuk.
B. Munculnya Pertumbuhan Partai-Partai Islam Pada Era Reformasi
Di era reformasi ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Nahdhatul Ummat (PNU).
Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelekkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun lebih terkurung oleh kekuasaan absolut sentralistik.
Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999, termasuk di dalamnya partai-partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama’ untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai denngan posisinya.
Politik memang mampu membuat ulama’-ulama’ terpolarisasi sedemikian rupa. Kampanye pemilu tahun 1999 misalnya, diwarnai dengan menghamburnya para kyai untuk membela partai politiknya masing-masing sesuai dengan basisi keulama’annya. Ulama’ NU terdapat pada partai PKB, yang merupakan satu-satunya partai yang direstui PBNU. Secara individu, para kyai NU mendirikan partai-partai seperti PKU yang didirikan KH. Yusuf Hasyim, PNU oleh KH. Syukron Ma’mun, dan yang terpenting tentu PPP yang banyak didukung ulama’ NU seperti KH. Alawi Muhammad, KH. Maimun Zubair, serta kebanyakan ulama’ Betawi yang sangat berpengaruh pada kemenangan PPP di Jakarta. Selain ulama’-ulama’ NU ulama’ yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi turut andil dalam pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dalam PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangann Masyumi. Para mahasiswa dan halaqah-halaqah kampus turut mendirikan partai Islam Yaitu, Partai Keadilan yang menarik sebagian ulama’ yang merupakan alumnus Timur Tengah.
Belakangan dua partai PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaakan Pancasila dan bersifat nasionalis tetapi basisnya adalah masa Islam. Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan apakah PKB dan PAN ini masuk sebaga partai beraliran nasionalisme atau Islamisme. Kehadiran ulama’ dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama’ adalah simbol moral. Namun, ketika ulama’ itu terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama’ dengan ulama’ lain saling berhadapan dalam membela partainya masing-masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, paling tidak akan memperlemah kekuatan Islam sendiri yang akhirnya sering dimanfaatkan oleh golongan (partai) lain.
C. Nasib Orang Muslim dan Kebijakan Politik oleh Kepemimpinan di Era Reformasi
1. Pada Masa Habibie
Pengangkatan Habibie sebagai presiden menandai berawalnya era baru bangsa Indonesia. Untuk menyahuti berbagai aspirasi yang berkembang, habibie menempuh berbagai kebijakan penting. Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya peran demokrasi yang selama ini tersumbat. Ia memberi kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan beragam ideologi dan membuka kebebasan pers. Habibie juga membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto dan membatalkan pencekalan atas tokoh-tokoh vokal selama ini. Ia juga mengarahkan kebijakan ekonomi pada kepentingan rakyat kecil dengan program jaring pengaman sosiai (JPS).
Menanggapi perjalanan B.J. Habibie yang menonjol dalam pemerintahan, Hal Hill, seorang sarjana pemerhati politik ekonomi di Indonesia dari Australian Nasional University, menulis : “Adalah sebuah kesalahan jika seorang menganggap Habibie melesat maju hanya karena dukungan presiden Soeharto, visi Habibie tentang Indonesia modern dan dinamis, yang telah membuat status Indonesia sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia, telah menimbulkan getaran responsif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sedangkan tekonokrat menyodorkan program pembangunan yang hati-hati, yang hany menekankan keunggulan komparatif Indonesia dalam industri-industri yang padat karya dan yang resource-processing.
2. Pada Masa Abdurrahman Wahid
Dalam sidang umum MPR 20 Oktober 1999 Abdurrahman wahid berhasil didudukkan sebagai presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahkan megawati. Keberhasilan Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler.
Bulan-bulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Mengingat kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politk yang bersatu menentangnya, orang selalu dilanda kebimbangan dari minggu ke minggu mengenai dari apakah Gus Dur bisa bertahan baik secara kesehatan fisik maupun sebagai kepala negara terpilih. Namun, menampilkan energi yang luar biasa, tekat untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis semasa pemerintahan Soeharto, dan kesediaan untuk berpikir kreatif sehingga banyak pihak yang mengaguminya. Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri, serta berhasil mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh, meskipun kunjungan yang sama juga menuai kritik bahwa Abdurrahman mengabakan isu-isu dalam negeri.
Abdurrahman memberikan suasana segar, tetapi juga menimbulkan pertayaan-pertanyaan kebijakan publik yang gegabah. Diantara sekian kritik yang ditujukan kepadanya adalah bahwa dia membingungkan rakyatnya. Abdurrahman juga mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia membolehkan umat Cina konfusius untuk melakukan perayaan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa rakyat Aceh harus diberikan referendum seperti Timur Timor, namun kemudian menegaskan bahwa pilihan yang disediakan tidak termasuk pemisahan diri dari Indonesia.
Disamping itu, kesempatan untuk menyalah gunakan kekuasaan begitu melimpah. Koruptor-koruptor kaya merubung rezim Abdurrahman bagaikan sekawan ikan hiu yang mencium daging segar. Kemudian timbul tuduhan adanya perjanjian-perjanjian kotor yang melibatkan pejabat-pejabat utama bangsa, termasuk presiden. Pada pertengahan 2001, tampak jelas bahwa pola perilaku warisan masalalu tidak akan mudah diubah. Tidak ada yang mengatakan secara yakin apakah presiden dan orang-orang yang memilki taggung jawab publik yang besar dalam Indonesia baru, negara demokratis terbesar ketiga di dunia akan mampu mengendalikan, menyelidiki, menghapuskan, dan bahkan menolak kesempatan-kesempatan korupsi yang ada di sekeliling mereka. Masa kepresidenan Abdurrahman berakhir pada bula Juli 2001.
Gus Dur dihadapkan realitas masa bawah dari segi keamanan, Gus Dur harus mampu menciptakan stabilitas politik baru yang aman, damai dan menyejukkan rakyat di tengah pergulatan masa PDI P yang terlanjur fanatik, emosional dan bergerak secara masif di berbagai daerah Jawa. Akibatnya, kekalahan megawati dalam kondisi inilah Gus Dur dituntut arif, bijaksana dan akomodatif terhadap pergolan politik arus bawah. Karena Gus Dur InsyaAllah akan bisa mengayomi kelompok dengan beragam kepentingan. Jika ini tercatat dia akan menjadi presiden santri yang akomodatif di tengah pluralitas ide dan syarat politik.
Gus Dur menjadi head line utama dalam sikap keberagaman inklusif dalam perbedaan pendapat dan pluralitas tetapi juga mendukungnya. Jika selama ini muslim seringkali dipersiapkan Amerika dan Eropa sebagai militan fanatik dan anti Barat maka kunjungan Gus Dur tersebut menjungkirkan Amerika.
3. Pada Masa Megawati Soekarno Putri
Pada periode Juli 2001 sampai 2004 Presiden Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri. Pemerintahannya harus menghadapi tantangan yang berat sekali. Dalam keadaan ekonomi dan politik siapa saja yang menjadi Presiden pasti menghadapi kesulitan yang besar. Secara umum, presiden Megawati bukan seorang yang mengilhami rakyat seperti ayahnya Bung Karno. Dia juga tidak memperlihatkan keterampilan dalam urusan-urusan pemerintahan seperti perekonomian, keamanan, politik luar negeri, administrasi umum, dan sebagainya. Diantara persoalan-persoalan yang belum diatasi adalah KKN dan suatu perkembangan yang sangat menganggu harapan banyak orang adalah terorisme.
Megawati naik ke pucuk pimpinan RI membawa tiga masalah besar dalam kaitannya dengan politik Islam, sehingga belum dapat sepenuhnya diterima umat Islam. Pertama, Megawati dipandang masih “belum jelas” keislamannya. Media massa pernah memuatnya berada di pura di Bali dalam suatu acara keagamaan. Foto ini dijadikan serangan oleh umat Islam terhadap agama Megawati. Kedua, megawati ditengarai banyak dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang kurang bersahabat dengan Islam. PDI-P dicitrakan sebagai partai kaum abangan dan kelompok non muslim radikal. Ketiga, Megawati juga bermasalah secara teologis. Ia harus berjuang melepas bias gender yang dikaitkan dengan agama. Dalam pandangan Islam, presiden wanita masih menjadi kontroversi. Dengan kata lain, keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat diterima dari sudut agama.
Sewaktu Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan seperti yang dibicarakan di atas, demokrasi mengakar dengan cara yang mengesankan. Perkembangan yang paling menonjol adalah: dukungan untuk PDIP turun drastis, dukungan untuk Golkar relatif stabil, PKB turun tapi masih kekuatan politik yang berarti, munculnya partai-partai baru, terutama partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono.
4. Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono
Dari pemilihan presiden terdapat perkembangan baru yang menarik. Pemilihan presiden 2004, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamandemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo bambang Yudhoyono, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan hamzahaz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Sholahuddin Wahid di posisi wakil presiden. Sementara di sisi lain, meskipun ke-10 calon tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam terdapat persaingan antara M. Amien Rais dan Hamzah Haz.
Pemilu ini berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega –Hasyim. Selanjutnya, pada putaran kedua pasangan SBY-Kalla akhirnya dapat memenangkan pertarungan menuju kursi RI 1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu presiden langsung ini, partai-partai Islam lebih suka merapat pada pasangan SBY-Kalla. Sebagai imbalan, dalam penyusunan kabinet Indonesia bersatu, partai-partai pendukung SBY-Kalla memperoleh jatah menteri.
Pasangan SBY-Kalla melakukan hal-hal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat. Diantara capaian mereka adalah rekonsiliasi Aceh berdasarkan perjanjian Halsinki antara Indonesia gerakan Aceh Merdeka. SBY-Kalla juga mengucurkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Setelah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali, presiden SBY akhirnya secara bertahap menurunkan kembali harga minyak.
Ini dianggap sebagai program yang membantu rakyat, sehingga dalam pemilihan presiden 2009, SBY yang kemudian berpasangan dengan Boediono dapat memenangi kembali pertarungan mengalahkan pasangan megawati-prabowo dan Yusuf Kalla-Wiranto. Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, karena pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60% suara. Kemenangan SBY-Boediono dalam pemilu 2009 sebagian besar mendapat dukungan dari partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PBB dan PAN.
IV. ANALISIS
Dalam konteks ke Indonesian, hubungan Islam dan negara mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia.
Di era reformasi awal para ulama kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partainya sesuai dengan basis keulamaannya. Inilah yang menimbulkan beragam partai-partai Islam muncul di Indonesia.
Kehadiran para ulama dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika para ulama itu terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dalam membela partainya masing-masing. Inilah reformalisasi politik Islam di Indonesia yang mengambil bentuk menjadikan Islam sebagai simbol dan asas partai.
Fenomena maraknya partai Islam dan partai dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai Islam merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, yang selama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.
A. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2004
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2004 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME DM Sukmawati Soekarnoputri
2. 2004 PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT Muchtar Pakpahan
3. 2004 PARTAI BULAN BINTANG Yuzril Ihza Mahendra
4. 2004 PARTAI MERDEKA Adi Sasono
5. 2004 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Hamzah Haz
6. 2004 PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN M Ryaas Rasyid
7. 2004 PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU Sjahrir
8. 2004 PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN Eros Djarot
9. 2004 PARTAI DEMOKRAT S Budhisantoso
10. 2004 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat
11. 2004 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA H Dimmy Haryanto
12. 2004 PARTAI PERSATUAN NADLATUL UMMAH INDONESIA KH Syukron Ma'mun
13. 2004 PARTAI AMANAT NASIONAL HM Amien Rais
14. 2004 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA Jend TNI (Purn) HR Hartono
15. 2004 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Alwi Abdurrahman Shihab
16. 2004 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Hidayat Nur Wahid
17. 2004 PARTAI BINTANG REFORMASI KH Zainuddin MZ
18. 2004 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Megawati Soekarnoputri
19. 2004 PARTAI DAMAI SEJAHTERA Ruyandi Hutasoit
20. 2004 PARTAI GOLONGAN KARYA Akbar Tandjung
21. 2004 PARTAI PATRIOT PANCASILA KRMH Japto S Soerjosoemarno
22. 2004 PARTAI SARIKAT INDONESIA H Rahardjo Tjakraningrat
23. 2004 PARTAI PERSATUAN DAERAH Oesman Sapta
24. 2004 PARTAI PELOPOR Rachmawati Soekarnoputri
A. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2009
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2009 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
Wiranto
2. 2009 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
Jenderal. TNI (Purn) H. HARTONO
3. 2009 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
DANIEL HUTAPEA
4. 2009 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
AMELIA ACHMAD YANI
5. 2009 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Prof. Dr. Ir. SUHARDI , M.Sc
6. 2009 PARTAI BARISAN NASIONAL
Vence Rumangkang
7. 2009 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Meutia Hatta Swasono
8. 2009 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Ir. H. Tifatul Sembiring.
9. 2009 PARTAI AMANAT NASIONAL
Soetrisno Bachir
10. 2009 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU
Dr. Nurmala Kartini Sjahrir
11. 2009 PARTAI KEDAULATAN
H. Ibrahim Basrah, SH
12. 2009 PARTAI PERSATUAN DAERAH
DR. OESMAN SAPTA
13. 2009 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
14. 2009 PARTAI PEMUDA INDONESIA
HASANUDDIN YUSUF
15. 2009 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
DM SUKMAWATI SUKARNOPUTRI
16. 2009 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
H. Roy BB Janis, SH, MH
17. 2009 PARTAI KARYA PERJUANGAN
Jackson A Kumaat
18. 2009 PARTAI MATAHARI BANGSA
IMAM ADDARUQUTNI
19. 2009 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
Mentik Budiwiyono
20. 2009 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
Muhammad Ryaas Rasyid
21. 2009 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
Letjen (Purn) Syahrir, MS,SH, MM
22. 2009 PARTAI PELOPOR
Eko Suryo Sancoyo
23. 2009 PARTAI GOLONGAN KARYA
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
24. 2009 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Suryadharma Ali
25. 2009 PARTAI DAMAI SEJAHTERA
dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U
26. 2009 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA
Erros Djarot
27. 2009 PARTAI BULAN BINTANG
MS KABAN
28. 2009 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Megawati Soekarnoputri
29. 2009 PARTAI BINTANG REFORMASI
BURSAH ZARNUBI, SE
30. 2009 PARTAI PATRIOT
Japto S Soemarno
31. 2009 PARTAI DEMOKRAT
Hadi Utomo, S.H., M.M.
32. 2009 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
Stefanus Roy Rening, SH.,MH.
33. 2009 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
Budiyanto Darmastono
34. 2009 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
Choirul Anam
35. 2009 PARTAI MERDEKA
Rosmawi Hasan
36. 2009 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA
KH Syukron Makmun.
37. 2009 PARTAI SARIKAT INDONESIA
Mardinsyah
38. 2009 PARTAI BURUH
DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA
B. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2014
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2014 PARTAI NASDEM Surya Paloh
2. 2014 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Muhammad Anis Matta
3. 2014 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) Megawati Soekarnoputri
4. 2014 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) H. Aburizal Bakrie
5. 2014 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
6. 2014 PARTAI DEMOKRAT Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
7. 2014 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) M. Hatta Rajasa
8. 2014 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
9. 2014 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) H. Wiranto
10. 2014 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
11. 2014 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y
12. 2014 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH
V. KESIMPULAN
Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.
Di era reformasi ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti : PPP, PSII, PUI, PBB, PAN, PKB, PKU, dan PNU
Kondidi kepemimpinan presiden Indonesia era reformasi yaitu: Pertama, Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya peran demokrasi yang selama ini tersumbat. Kedua, Keberhasilan Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler. Ketiga, persiden Megawati Soekarno Putri, Diantara persoalan-persoalan yang belum diatasi adalah KKN dan terorisme. Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal-hal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat, seperti adanya BLT, dan kebijakan lainnya.
VI. PENUTUP
Demikianlah makalah yang dapat kami susun dengan judul “perkembangan sejarah fiqh siyasah pada era reformasi di indonesia”. Kami menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapan demi evaluasi makalah kami selanjutnya. Semoga apa yang dijelaskan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca yang budiman.
DAFTAR PUSTAKA
Arbi Sanit, Reformasi Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Abuddin Nata, editor, Problematika Politik Islam Di Indonesia, Jakarta: Grasindo 2002.
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Muhammad Iqbal, Amin Husain Nasution, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Kencana 2010.
Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010.
M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terj. Satrio Wahono, Dkk, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
Reformasi (islah) adalah perubahan sesuatu menuju kondisi yang lebih baik. Lawan kata reformasi adalah deformasi (ifsad). Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.
Dan, reformasi merupakan satu-satunya kunci pembuka jalan bagi demokrasi saat ini. ada yang mengatakan bahwa reformasi adalah proses redemokratisasi. Partai-partai politik, kekuasaan sosial, dan para aktor politik kini tengah berlomba untuk menawarkan beragam konsep dan program demokrasi dalam memasuki era Indonesia baru. Lebih-lebih dalam memasuki area pemilihan yang kini mulai menghangat aroma politiknya. Semua itu merupakan dinamika politik yang niscaya dalam kehidupan bangsa dan negara terasa semakin terbuka.
Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi itu, agaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi sebagai kunci utama pembuka jalan bagi terwujudnya reformasi yang sesungguhnya. Sementara itu, kekuatan politik dan para elite politik justru mulai tergoda kemenangan dengan melakukan sejumlah manuver politik yang terkesan berseberangan dengan semangat demokrasi.
Untuk itu, dalam makalah ini akan kami paparkan tentang keadaan politik di era reformasi beserta peran Islam didalamnya.
II. RUMUSAN MASALAH
A. Bagaimana kondisi dan situasi politik pemerintahan di Indonesia di era reformasi ?
B. Bagaimana munculnya pertumbuhan partai-partai Islam pada era reformasi?
C. Bagaimana nasib orang muslim dan kebijakan politik oleh kepemimpinan di era reformasi ?
D. Bagaimana analisis fiqh siyasah pada era reformasi ?
III. PEMBAHASAN
A. Kondisi dan Situasi Politik Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi
Sejarah konsepsi reformasi, berakar pada perubahan kehidupan agama di abad ke-16, dimana kekolotan ulama’ penguasa agama Katolik ditentang oleh kalangan sendiri yang melihat berbagai kejanggalan untuk kemudian melancarkan reformasi agama dalam bentuk aliran Protestan. Sejak itu, reformasi di praktikkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka menata ulang atau memperbaharui proses kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai konsepsi tentang program kehidupan reformasi tentunya dibedakan dengan evolusi dan revolusi.
Reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah. Dalam rangka itu, pengertian dan proses reformasi bergerak diantara kemiripan atau kedekatan cirinya kepada evolusi dan revolusi. Mendekati evolusi, reformasi dimaknai sebagai perubahan sosial yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh semua pihak, berkenaan dengan perubahan seluruh aspek kehidupan, berlangsung secara perlahan atau dalam jangka panjang, dan berproses secara alami, dalam artian tanpa didasarkan kepada suatu rencana yang dipercepat.
Salah satu isu politik yang sering menempatkan Islam pada posisi dilematis yang sering dihadapi politik Islam adalah pemosisian Islam vis a vis negara berdasarkan Pancasila. Umat islam mempunyai andi besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan. Namun, untuk mengisi negara merdeka, kelompok Islam tidak selalu berada pada posisi yang menentukan.
Sekarang di era reformasi ini, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendalian reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak tau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik (political resource). Di masa modern sekarang ini, sumber-sumber kekuatan politik tidak hanya bertumpu pada massa (M-1), tetapi juga pada materi (M-2), ide (I-1), dan informasi (I-2). Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekutan politik pada M-1 dan I-1, tetapi kurang apda M-2 dan I-2. Dua terakhir ini yang justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.
Situasi politik Islam sering diperburuk oleh ketidak mampuan untuk keluar dari dilema itu sendiri hal ini diantara lain disebabkan oleh kurang adanya pemaduan antara semangat politik dan pengetahuan politik.
Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problema mendasar dalam lehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis seperti menyangkut hubungan antara agamadan politik Islam, tetapi ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik yang majemuk.
B. Munculnya Pertumbuhan Partai-Partai Islam Pada Era Reformasi
Di era reformasi ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Nahdhatul Ummat (PNU).
Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelekkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun lebih terkurung oleh kekuasaan absolut sentralistik.
Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca Orde Baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999, termasuk di dalamnya partai-partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama’ untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai denngan posisinya.
Politik memang mampu membuat ulama’-ulama’ terpolarisasi sedemikian rupa. Kampanye pemilu tahun 1999 misalnya, diwarnai dengan menghamburnya para kyai untuk membela partai politiknya masing-masing sesuai dengan basisi keulama’annya. Ulama’ NU terdapat pada partai PKB, yang merupakan satu-satunya partai yang direstui PBNU. Secara individu, para kyai NU mendirikan partai-partai seperti PKU yang didirikan KH. Yusuf Hasyim, PNU oleh KH. Syukron Ma’mun, dan yang terpenting tentu PPP yang banyak didukung ulama’ NU seperti KH. Alawi Muhammad, KH. Maimun Zubair, serta kebanyakan ulama’ Betawi yang sangat berpengaruh pada kemenangan PPP di Jakarta. Selain ulama’-ulama’ NU ulama’ yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi turut andil dalam pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dalam PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangann Masyumi. Para mahasiswa dan halaqah-halaqah kampus turut mendirikan partai Islam Yaitu, Partai Keadilan yang menarik sebagian ulama’ yang merupakan alumnus Timur Tengah.
Belakangan dua partai PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaakan Pancasila dan bersifat nasionalis tetapi basisnya adalah masa Islam. Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan apakah PKB dan PAN ini masuk sebaga partai beraliran nasionalisme atau Islamisme. Kehadiran ulama’ dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama’ adalah simbol moral. Namun, ketika ulama’ itu terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama’ dengan ulama’ lain saling berhadapan dalam membela partainya masing-masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, paling tidak akan memperlemah kekuatan Islam sendiri yang akhirnya sering dimanfaatkan oleh golongan (partai) lain.
C. Nasib Orang Muslim dan Kebijakan Politik oleh Kepemimpinan di Era Reformasi
1. Pada Masa Habibie
Pengangkatan Habibie sebagai presiden menandai berawalnya era baru bangsa Indonesia. Untuk menyahuti berbagai aspirasi yang berkembang, habibie menempuh berbagai kebijakan penting. Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya peran demokrasi yang selama ini tersumbat. Ia memberi kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan beragam ideologi dan membuka kebebasan pers. Habibie juga membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto dan membatalkan pencekalan atas tokoh-tokoh vokal selama ini. Ia juga mengarahkan kebijakan ekonomi pada kepentingan rakyat kecil dengan program jaring pengaman sosiai (JPS).
Menanggapi perjalanan B.J. Habibie yang menonjol dalam pemerintahan, Hal Hill, seorang sarjana pemerhati politik ekonomi di Indonesia dari Australian Nasional University, menulis : “Adalah sebuah kesalahan jika seorang menganggap Habibie melesat maju hanya karena dukungan presiden Soeharto, visi Habibie tentang Indonesia modern dan dinamis, yang telah membuat status Indonesia sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia, telah menimbulkan getaran responsif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sedangkan tekonokrat menyodorkan program pembangunan yang hati-hati, yang hany menekankan keunggulan komparatif Indonesia dalam industri-industri yang padat karya dan yang resource-processing.
2. Pada Masa Abdurrahman Wahid
Dalam sidang umum MPR 20 Oktober 1999 Abdurrahman wahid berhasil didudukkan sebagai presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahkan megawati. Keberhasilan Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler.
Bulan-bulan pertama pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan gabungan dari harapan, janji, visi, kebingungan, dan kekecewaan. Mengingat kondisi kesehatannya yang buruk dan kekuatan-kekuatan politk yang bersatu menentangnya, orang selalu dilanda kebimbangan dari minggu ke minggu mengenai dari apakah Gus Dur bisa bertahan baik secara kesehatan fisik maupun sebagai kepala negara terpilih. Namun, menampilkan energi yang luar biasa, tekat untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis semasa pemerintahan Soeharto, dan kesediaan untuk berpikir kreatif sehingga banyak pihak yang mengaguminya. Jadwal ketat kunjungan ke luar negeri menghasilkan banyak mitra luar negeri, serta berhasil mengurangi dukungan bagi kaum separatis GAM di Aceh, meskipun kunjungan yang sama juga menuai kritik bahwa Abdurrahman mengabakan isu-isu dalam negeri.
Abdurrahman memberikan suasana segar, tetapi juga menimbulkan pertayaan-pertanyaan kebijakan publik yang gegabah. Diantara sekian kritik yang ditujukan kepadanya adalah bahwa dia membingungkan rakyatnya. Abdurrahman juga mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia membolehkan umat Cina konfusius untuk melakukan perayaan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa rakyat Aceh harus diberikan referendum seperti Timur Timor, namun kemudian menegaskan bahwa pilihan yang disediakan tidak termasuk pemisahan diri dari Indonesia.
Disamping itu, kesempatan untuk menyalah gunakan kekuasaan begitu melimpah. Koruptor-koruptor kaya merubung rezim Abdurrahman bagaikan sekawan ikan hiu yang mencium daging segar. Kemudian timbul tuduhan adanya perjanjian-perjanjian kotor yang melibatkan pejabat-pejabat utama bangsa, termasuk presiden. Pada pertengahan 2001, tampak jelas bahwa pola perilaku warisan masalalu tidak akan mudah diubah. Tidak ada yang mengatakan secara yakin apakah presiden dan orang-orang yang memilki taggung jawab publik yang besar dalam Indonesia baru, negara demokratis terbesar ketiga di dunia akan mampu mengendalikan, menyelidiki, menghapuskan, dan bahkan menolak kesempatan-kesempatan korupsi yang ada di sekeliling mereka. Masa kepresidenan Abdurrahman berakhir pada bula Juli 2001.
Gus Dur dihadapkan realitas masa bawah dari segi keamanan, Gus Dur harus mampu menciptakan stabilitas politik baru yang aman, damai dan menyejukkan rakyat di tengah pergulatan masa PDI P yang terlanjur fanatik, emosional dan bergerak secara masif di berbagai daerah Jawa. Akibatnya, kekalahan megawati dalam kondisi inilah Gus Dur dituntut arif, bijaksana dan akomodatif terhadap pergolan politik arus bawah. Karena Gus Dur InsyaAllah akan bisa mengayomi kelompok dengan beragam kepentingan. Jika ini tercatat dia akan menjadi presiden santri yang akomodatif di tengah pluralitas ide dan syarat politik.
Gus Dur menjadi head line utama dalam sikap keberagaman inklusif dalam perbedaan pendapat dan pluralitas tetapi juga mendukungnya. Jika selama ini muslim seringkali dipersiapkan Amerika dan Eropa sebagai militan fanatik dan anti Barat maka kunjungan Gus Dur tersebut menjungkirkan Amerika.
3. Pada Masa Megawati Soekarno Putri
Pada periode Juli 2001 sampai 2004 Presiden Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri. Pemerintahannya harus menghadapi tantangan yang berat sekali. Dalam keadaan ekonomi dan politik siapa saja yang menjadi Presiden pasti menghadapi kesulitan yang besar. Secara umum, presiden Megawati bukan seorang yang mengilhami rakyat seperti ayahnya Bung Karno. Dia juga tidak memperlihatkan keterampilan dalam urusan-urusan pemerintahan seperti perekonomian, keamanan, politik luar negeri, administrasi umum, dan sebagainya. Diantara persoalan-persoalan yang belum diatasi adalah KKN dan suatu perkembangan yang sangat menganggu harapan banyak orang adalah terorisme.
Megawati naik ke pucuk pimpinan RI membawa tiga masalah besar dalam kaitannya dengan politik Islam, sehingga belum dapat sepenuhnya diterima umat Islam. Pertama, Megawati dipandang masih “belum jelas” keislamannya. Media massa pernah memuatnya berada di pura di Bali dalam suatu acara keagamaan. Foto ini dijadikan serangan oleh umat Islam terhadap agama Megawati. Kedua, megawati ditengarai banyak dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang kurang bersahabat dengan Islam. PDI-P dicitrakan sebagai partai kaum abangan dan kelompok non muslim radikal. Ketiga, Megawati juga bermasalah secara teologis. Ia harus berjuang melepas bias gender yang dikaitkan dengan agama. Dalam pandangan Islam, presiden wanita masih menjadi kontroversi. Dengan kata lain, keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat diterima dari sudut agama.
Sewaktu Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan seperti yang dibicarakan di atas, demokrasi mengakar dengan cara yang mengesankan. Perkembangan yang paling menonjol adalah: dukungan untuk PDIP turun drastis, dukungan untuk Golkar relatif stabil, PKB turun tapi masih kekuatan politik yang berarti, munculnya partai-partai baru, terutama partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono.
4. Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono
Dari pemilihan presiden terdapat perkembangan baru yang menarik. Pemilihan presiden 2004, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamandemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo bambang Yudhoyono, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan hamzahaz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Sholahuddin Wahid di posisi wakil presiden. Sementara di sisi lain, meskipun ke-10 calon tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam terdapat persaingan antara M. Amien Rais dan Hamzah Haz.
Pemilu ini berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega –Hasyim. Selanjutnya, pada putaran kedua pasangan SBY-Kalla akhirnya dapat memenangkan pertarungan menuju kursi RI 1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu presiden langsung ini, partai-partai Islam lebih suka merapat pada pasangan SBY-Kalla. Sebagai imbalan, dalam penyusunan kabinet Indonesia bersatu, partai-partai pendukung SBY-Kalla memperoleh jatah menteri.
Pasangan SBY-Kalla melakukan hal-hal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat. Diantara capaian mereka adalah rekonsiliasi Aceh berdasarkan perjanjian Halsinki antara Indonesia gerakan Aceh Merdeka. SBY-Kalla juga mengucurkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Setelah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali, presiden SBY akhirnya secara bertahap menurunkan kembali harga minyak.
Ini dianggap sebagai program yang membantu rakyat, sehingga dalam pemilihan presiden 2009, SBY yang kemudian berpasangan dengan Boediono dapat memenangi kembali pertarungan mengalahkan pasangan megawati-prabowo dan Yusuf Kalla-Wiranto. Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, karena pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60% suara. Kemenangan SBY-Boediono dalam pemilu 2009 sebagian besar mendapat dukungan dari partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PBB dan PAN.
IV. ANALISIS
Dalam konteks ke Indonesian, hubungan Islam dan negara mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia.
Di era reformasi awal para ulama kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partainya sesuai dengan basis keulamaannya. Inilah yang menimbulkan beragam partai-partai Islam muncul di Indonesia.
Kehadiran para ulama dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika para ulama itu terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dalam membela partainya masing-masing. Inilah reformalisasi politik Islam di Indonesia yang mengambil bentuk menjadikan Islam sebagai simbol dan asas partai.
Fenomena maraknya partai Islam dan partai dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai Islam merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, yang selama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.
A. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2004
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2004 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME DM Sukmawati Soekarnoputri
2. 2004 PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT Muchtar Pakpahan
3. 2004 PARTAI BULAN BINTANG Yuzril Ihza Mahendra
4. 2004 PARTAI MERDEKA Adi Sasono
5. 2004 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Hamzah Haz
6. 2004 PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN M Ryaas Rasyid
7. 2004 PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU Sjahrir
8. 2004 PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN Eros Djarot
9. 2004 PARTAI DEMOKRAT S Budhisantoso
10. 2004 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat
11. 2004 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA H Dimmy Haryanto
12. 2004 PARTAI PERSATUAN NADLATUL UMMAH INDONESIA KH Syukron Ma'mun
13. 2004 PARTAI AMANAT NASIONAL HM Amien Rais
14. 2004 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA Jend TNI (Purn) HR Hartono
15. 2004 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Alwi Abdurrahman Shihab
16. 2004 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Hidayat Nur Wahid
17. 2004 PARTAI BINTANG REFORMASI KH Zainuddin MZ
18. 2004 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Megawati Soekarnoputri
19. 2004 PARTAI DAMAI SEJAHTERA Ruyandi Hutasoit
20. 2004 PARTAI GOLONGAN KARYA Akbar Tandjung
21. 2004 PARTAI PATRIOT PANCASILA KRMH Japto S Soerjosoemarno
22. 2004 PARTAI SARIKAT INDONESIA H Rahardjo Tjakraningrat
23. 2004 PARTAI PERSATUAN DAERAH Oesman Sapta
24. 2004 PARTAI PELOPOR Rachmawati Soekarnoputri
A. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2009
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2009 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
Wiranto
2. 2009 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
Jenderal. TNI (Purn) H. HARTONO
3. 2009 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
DANIEL HUTAPEA
4. 2009 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
AMELIA ACHMAD YANI
5. 2009 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Prof. Dr. Ir. SUHARDI , M.Sc
6. 2009 PARTAI BARISAN NASIONAL
Vence Rumangkang
7. 2009 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Meutia Hatta Swasono
8. 2009 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Ir. H. Tifatul Sembiring.
9. 2009 PARTAI AMANAT NASIONAL
Soetrisno Bachir
10. 2009 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU
Dr. Nurmala Kartini Sjahrir
11. 2009 PARTAI KEDAULATAN
H. Ibrahim Basrah, SH
12. 2009 PARTAI PERSATUAN DAERAH
DR. OESMAN SAPTA
13. 2009 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
14. 2009 PARTAI PEMUDA INDONESIA
HASANUDDIN YUSUF
15. 2009 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
DM SUKMAWATI SUKARNOPUTRI
16. 2009 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
H. Roy BB Janis, SH, MH
17. 2009 PARTAI KARYA PERJUANGAN
Jackson A Kumaat
18. 2009 PARTAI MATAHARI BANGSA
IMAM ADDARUQUTNI
19. 2009 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
Mentik Budiwiyono
20. 2009 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
Muhammad Ryaas Rasyid
21. 2009 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA
Letjen (Purn) Syahrir, MS,SH, MM
22. 2009 PARTAI PELOPOR
Eko Suryo Sancoyo
23. 2009 PARTAI GOLONGAN KARYA
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
24. 2009 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Suryadharma Ali
25. 2009 PARTAI DAMAI SEJAHTERA
dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U
26. 2009 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA
Erros Djarot
27. 2009 PARTAI BULAN BINTANG
MS KABAN
28. 2009 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Megawati Soekarnoputri
29. 2009 PARTAI BINTANG REFORMASI
BURSAH ZARNUBI, SE
30. 2009 PARTAI PATRIOT
Japto S Soemarno
31. 2009 PARTAI DEMOKRAT
Hadi Utomo, S.H., M.M.
32. 2009 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
Stefanus Roy Rening, SH.,MH.
33. 2009 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
Budiyanto Darmastono
34. 2009 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
Choirul Anam
35. 2009 PARTAI MERDEKA
Rosmawi Hasan
36. 2009 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA
KH Syukron Makmun.
37. 2009 PARTAI SARIKAT INDONESIA
Mardinsyah
38. 2009 PARTAI BURUH
DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA
B. DAFTAR PARTAI POLITIK TAHUN 2014
NO. TAHUN PARPOL ISLAM/ NON ISLAM TOKOH
1. 2014 PARTAI NASDEM Surya Paloh
2. 2014 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Muhammad Anis Matta
3. 2014 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) Megawati Soekarnoputri
4. 2014 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) H. Aburizal Bakrie
5. 2014 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
6. 2014 PARTAI DEMOKRAT Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
7. 2014 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) M. Hatta Rajasa
8. 2014 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
9. 2014 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) H. Wiranto
10. 2014 PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
11. 2014 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y
12. 2014 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH
V. KESIMPULAN
Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengajak seluruh segmen masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang dan membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia.
Di era reformasi ini terdapat banyak partai Islam maupun partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti : PPP, PSII, PUI, PBB, PAN, PKB, PKU, dan PNU
Kondidi kepemimpinan presiden Indonesia era reformasi yaitu: Pertama, Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya peran demokrasi yang selama ini tersumbat. Kedua, Keberhasilan Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler. Ketiga, persiden Megawati Soekarno Putri, Diantara persoalan-persoalan yang belum diatasi adalah KKN dan terorisme. Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal-hal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat, seperti adanya BLT, dan kebijakan lainnya.
VI. PENUTUP
Demikianlah makalah yang dapat kami susun dengan judul “perkembangan sejarah fiqh siyasah pada era reformasi di indonesia”. Kami menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapan demi evaluasi makalah kami selanjutnya. Semoga apa yang dijelaskan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca yang budiman.
DAFTAR PUSTAKA
Arbi Sanit, Reformasi Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Abuddin Nata, editor, Problematika Politik Islam Di Indonesia, Jakarta: Grasindo 2002.
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Muhammad Iqbal, Amin Husain Nasution, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Kencana 2010.
Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010.
M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Terj. Satrio Wahono, Dkk, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar